Kita tahu ada 3 (tiga) ekosistem yang fungsinya sangat penting yaitu terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang ketiganya merupakan ekosistem pesisir yang memiliki multifungsi. Ketiga ekosistem tersebut dapat berperan dalam menyediakan makanan untuk ikan (feeding ground), sebagai tempat bertelur atau pengasuhan (nursery ground) dan tempat pemijahan (spawning ground), serta juga tempat penyerapan karbondioksida (CO2). Fungsi yang terakhir ini, menjelaskan adanya kaitan fungsi dengan maraknya isu pemanasan global (Global Warming).

Gambar: www.eastportmpa.com

Saya sendiri kurang begitu tahu berapa luasan ketiga ekosistem tersebut yang pasti. Yang pasti akan sangat luar biasa jika dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyerapan CO2. Mengingat peran penting ini, Departemen Perikanan dan Kelautan berencana memperluas wilayah konservasi laut (Marine Protected Area, MPA).
Pada tahun 2007, luas MPA Indonesia telah mencapai 8,3 juta ha. Ditargetkan pada tahun 2010 luas tersebut bertambah menjadi 10 juta ha dan pada 2020 mencapai 20 juta ha (KLH, 2007).

Ini salah satu dari strategi nasional dalam mengatasi perubahan iklim global. Nah, penambahan luas MPA tersebut adalah perkara mudah. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana mengefektifkan MPA  tersebut sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Ini merupakan tugas besar.

Coba sejenak kita bayangkan, sekarang! Di Indonesia terdapat enam MPA dengan status taman nasional laut. Ditambah sejumlah taman wisata alam sehingga jumlahnya mencapai 113 MPA. Namun secara jujur, wilayah wilayah konservasi tersebut hanya di atas kertas, alias belum berjalan sebagaimana mestinya.

Indikasinya adalah pengelola MPA belum dapat melaksanakan perannya sebagai pelindung kawasan tersebut dari tindak destruktif seperti penangkapan ikan dengan bom, racun, atau alat tangkap ikan merusak lainnya seperti Muroami. Pertanyaan yang menggelitik kita adalah mengapa MPA tersebut tidak efektif.

Tiga Aliran Pemikiran

Wittmer dan Bitmer (2005) seperti dikutip Kartodihardjo dan Jhamtani (2006) membagi aliran pemikiran konservasi sumber daya alam menjadi tiga, yaitu konservasionis, eko-populis, dan developmentalis. Aliran pertama berargumentasi bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi secara hukum yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan manusia.
Tujuannya untuk mewujudkan keseimbangan ekologi termasuk menjaga fungsi hidrologi. Aliran ini menganggap manusia yang tinggal dalam kawasan atau sekitar kawasan merupakan ancaman. Karena itu, aksesnya terhadap kawasan konservasi harus ditutup dengan penjagaan yang sangat ketat. Penduduk yang mendiami kawasan itupun harus dikeluarkan.
Aliran kedua berargumentasi bahwa masyarakat sekitar kawasan konservasi adalah pemegang hak atas sumberdaya alam. Mereka beserta nilai dan adat istiadatnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dilindungi.
Perlindungan atas sumber daya alam semata dengan mengecualikan mereka merupakan pelanggaran atas hak-hak hidup masyarakat adat/lokal. Bahkan, aliran ini menganggap masyarakat lokal memiliki tatacara dan kemampuan mengkonservasi SDA yang lebih baik daripada pemerintah. Biasanya, penganut aliran ini menolak kehadiran para pelaku konservasi yang menapikan masyarakat adat.
Berbeda dari kedua aliran pemikiran di atas, aliran developmentalis beranggapan bahwa kerusakan sumber daya alam disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan telah ‘memaksa’ mereka yang tinggal sekitar kawasan konservasi merambah dan mengambil manfaat dari kawasan itu demi kelangsungan hidupnya.
Oleh karena itu, aliran ini menganggap penutupan akses mereka atas kawasan bukan solusi tapi merupakan sebuah kedholiman. Mereka pun menganggap kaum eko-populis terlalu romantis dan memperalat masyarakat adat, sementara kaum konservasionis dianggap tidak peduli dengan kemiskinan.
Pertempuran antara ketiga aliran tersebut terjadi Indonesia. Namun, aliran pertama masih mendominasi. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dimana peran pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi masih dominan, sementara kepentingan masyarakat lokal masih dipinggirkan.

Konservasionis Plus
Pengabaian terhadap kepentingan masyarakat sekitar kawasan merupakan salah satu penyebab kegagalan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, lebih-lebih dalam kawasan konservasi laut (MPA). Ini setidaknya karena lima hal. Pertama, kawasan konservasi laut tidak memiliki batas fisik yang jelas. Klaim atasnya hanya ditentukan berdasarkan titik koordinat di atas kertas. Pemasangan tanda-tanda batas secara fisik mustahil dilakukan. Lebih-lebih jika kawasan tersebut sangat luas. Kedua, ketiadaan batas-batas fisik tersebut menyebabkan akses terhadap kawasan sangat terbuka. Pembatasan akses sulit dilakukan lebih-lebih dengan jumlah petugas patroli yang sangat terbatas. Mengelola kawasan MPA yang kecil saja tidak mampu, apalagi yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar.
Ketiga, pengabaian kepentingan masyarakat lokal atas MPA. Lebih-lebih masyarakat sekitar MPA yang umumnya nelayan, yang sumber kehidupannya sangat tergantung pada laut. Membatasi akses mereka terhadap kawasan MPA adalah kesia-siaan. Walaupun ada patroli dari pengelola MPA, tak akan bisa berbuat banyak. Nelayan akan terus masuk kawasan MPA dengan segala resikonya. Membatasi akses mereka merupakan perampasan atas hak-hak dasar mereka sebagai pewaris utama sumberdaya kelautan.
Keempat, masyarakat lokal/nelayan mengetahui lebih baik kondisi kawasan MPA daripada petugas patroli. Mereka sudah di situ turun temurun puluhan bahkan ratusan tahun. Sedangkan petugas patroli umumnya pendatang. Situasi seperti menyebabkan nelayan lebih mudah meloloskan diri dari kejaran petugas. Kelima, mentalitas korup dari para petugas patroli. Mentalitas buruk ini sering dimanfaatkan oleh para nelayan. Banyak nelayan yang tertangkap basah saat menangkap ikan dengan bahan peledak. Namun mereka sering dilepaskan setelah memberikan sejumlah uang kepada petugas atau setelah terjadi deal pembagian hasil tangkapan dengan petugas.
Penambahan kawasan MPA sebagai salah satu strategi nasional dalam mengatasi perubahan iklim global nampaknya tidak akan bermakna apa-apa. Tentunya, jika model pengelolaan MPA masih menganut aliran konservasionis yang mengabaikan peran dan kepentingan masyarakat. Untuk itulah diperlukan perubahan paradigma. Bukan memilih satu di antara ketiga aliran di atas, tapi dengan menyempurnakan aliran yang saat ini diadopsi. Aliran konservasionis plus, yaitu plus melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat/nelayan baik dalam proses penentuan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi.
Masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra dengan tetap melindungi hak-hak dasar mereka atas sumber daya alam tersebut. Bukan hanya hak akses dan memanfaatkan, tapi juga hak mengelola. Mereka memiliki insentif untuk turut menjaga keberadaan dan keberlanjutan dari MPA tersebut. Dengan demikian, semangat strategi nasional penanganan isu perubahan iklim global adalah mengefektifkan pengelolaan MPA bukan sekedar menambah luasnya.

The class Gastropoda or the gastropods, also previously known as gasteropods, or univalves, and more commonly known as snails and slugs, are the most diversified class in the phylum of mollusks, with (60,000-75,000) to 80,000 known living species.

There are 409 recent families of gastropods, but fossils have been classified as showing 202 further families This class of animals is second only to insects in its number of known species.

The class is striking in its extraordinary diversification of habitats. Representatives live in gardens, in woodland, in deserts, and on mountains; in small ditches, great rivers and lakes; in estuaries, mudflats, the rocky intertidal, the sandy subtidal, in the abyssal depths of the oceans, and numerous other ecological niches, including parasitic ones.

This class includes very very large numbers of species of marine snails and sea slugs, as well as freshwater snails and freshwater limpets, and the terrestrial snails and slugs.

Although the name “snail” can be, and often is, applied to all the members of this class, very commonly this word is restricted to those species which have an external shell large enough that the soft parts can withdraw completely into it. Those gastropods without a shell, and those which have only a very reduced or internal shell, are often known as slugs.

The marine shelled species of gastropod include edible species such as abalone, conches, periwinkles, whelks, and numerous other sea snails which have coiled seashells. There are also a number of families of species such as all the various limpets, where the shell is coiled only in the larval stage, and is a simple conical structure after that.

Above all of my knowledge about it, i have question for you all.

In the middles of 2008, i was researching about Bioindicator Poluttion of Tanjung Emas Harbour Semarang. The research using “trawl” to collect data of macrozoobenthos that living here. The gasropoda is one of them which i was collect.

For my “undergraduate” make some species being in unidentification, can you all help me to identified those? It’s open for you who know the link to share my “identify”. Thanks Before.

p.s. the unidentified species below

INTERAKSI MANUSIA DENGAN ALAM: Pocong Pemikat Gurita

16:03 Wed 07-01-2009, ketika itu saya menonton Program Trans7 “Jejak Petualang” tentunya saya bersama teman-teman MDC (Marine Diving Club – Ilmu Kelautan UNDIP) tepatnya para penghuni Basecamp. Pada episode itu membahas tentang Suku Bajo yang berada di daerah Toja Una-una. Bicara soal suku ini, kita semua tahu bahwa Suku Bajo merupakan “Suku Bahari“, yang setiap tempat (pesisir) di seluruh pelosok Tanah Air bakal ditemukan adanya suku yang punya trik khusus dalam menangkap gurita ini. Seperti saya juga pernah beberapa kali mengunjungi (saat itu dalam rangka monitoring ekosistem karang) Kepulauan Karimunjawa, jepara Jawa Tengah juga terdapat Suku tersebut, bayangkan jarak antara Toja Una-una (Sulawesi) dengan Karimunjawa (Jawa tengah). Kembali ke Suku Bajo, suku ini pada umunnya memiliki ciri-ciri: rumah (tempat tinggal) berbentuk rumah panggung tepat di atas air laut, terdapat “parking zone” di depan rumah (buat kapal tentunya), serta Trik khusus mereka dalam berburu gurita.
Saat dimulainya JP (Baca: Jejak Petualang) Episode “Pocong Pemikat Gurita”, terus terang kami agak kaget…!!! “Ini acara Mistery, Azab, apa Jejak Petualang..!!??” Ujar salah satu teman. Tapi ketika Si Cantik Medina (Medina Kamil TRANS7) sebagai presenter mulai menelusuri tanah Toja Una-una, kita mulai paham bahwa yang dimaksud “pocong” disini adalah umpan untuk menangkap gurita. Trik berburu gurita menggunakan “pocong” ini merupakan hasil interaksi Suku Bajo dengan Laut sejak jaman nenek moyang mereka.

Sakina…!!!
Itulah sebutan “pocong” untuk menangkap gurita tadi.

Teknik berburu gurita ini sebenarnya sangat simpel. Nelayan hanya membuat duplikat gurita dari batu yang diukir mirip serta diselimuti “pakaian” sehingga mirip dengan gurita. Batu ukir yang berbalut kain inilah yang disebut dengan Sakina atau Pocong. Konsep perburuan gurita yang menurut saya agak odd (baca: aneh) ini ternyata membuat saya “angkat topi” akan kecerdasan suku yang satu ini. Teknik ini sebenarnya “hanya” membohongi gurita buruan, sehingga memungkinkan gurita percaya bahwa sakina adalah pasangan mereka. Saat si gurita sedang asyik-asyiknya “PDKT” saat itulah nelayan menangkap gurita yang sedang “Salah sasaran” itu. Tapi juga pasti ada “soft skill” khusus dari Suku Bajo, tapi setidaknya cukup simpel untuk dipahami.

Dari sedikit cerita saya diatas, kita tahu bahwa interaksi kita dengan lingkungan akan membuat kita memiliki cara “tradisional” untuk mengelolanya, dan tentunya cara-cara tersebut merupakan cara yang konservatif. Dan juga Gurita yang dalam nama latinnya disebut Octopus sp ini dapat juga “dikelabuhi” oleh kecerdasan Suku Bajo, padahal selama ini octopus dikenal sebagai biota laut yang cerdas. Dan akhirnya, semoga artikel tentang INTERAKSI MANUSIA DENGAN ALAM ini bermanfaat bagi pembaca dan para browser.

Seorang warga Italia dipastikan akan segera menanamkan modal usaha ke Kecamatan Karimunjawa, 45 mil laut dari Pantai Kartini, Jepara. Warga Italia itu membeli lahan di kawasan Pulau Kembar dan Pulau Katang. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk perluasan Kura Kura Resort (Termasuk Zona Pemanfaatan Pariwisata di Kepulauan Karimunjawa).

“Sebagai gebrakan awal, investor tersebut bersama kami mengagendakan pembersihan Pantai Karimunjawa yang masih dianggap kotor. Sekaligus sebagai upaya menerapkan budaya bersih bagi segenap insan di Jepara, khususnya di Kepulauan Karimunjawa untuk semakin meningkatkan jumlah wisatawan ke wilayah ini,” kata Bupati Jepara Hendro Martojo di sela-sela acara peluncuran Bulan Kunjungan Jepara 2008 di kompleks terminal bus Jepara, Senin (8/9).

Ia mengatakan, pembelian kedua pulau tersebut tidak bertentangan dengan peraturan, dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Konservasi, Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil, hingga peraturan daerah.

“Kedua pulau tersebut yang berada di kawasan Pulau Parang tidak berpenghuni,” ujar Hendro.

Menurut ekpos Rencana Pengelolaan Periode 2005-2024 dan Sosialisasi Zonasi Taman Nasional Karimunjawa yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara dan hasil kerja sama Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Pemkab Jepara, November 2005, Pulau Kembar dan Katang termasuk zona pemanfaatan pariwisata dengan total luas 1.226,525 hektar (termasuk Pulau Menjangan Besar, Menjangan Kecil, Menyamakan, Kumbang, Tengah, Bengkoang, Indonor, dan Pulau Karang Kapal).

Zona pemanfaatan pariwisata adalah zona yang dikembangkan untuk kepentingan -kegiatan wisata alam bahari dan wisata alam lainnya yang ramah lingkungan. Pada kawasan ini dapat dikembangkan sarana- prasarana rekreasi, pariwisata alam ramah lingkungan dengan izin khusus.

Menurut Hendro, perkembangan wisata di Karimunjawa cukup signifikan, tetapi masih terbentur berbagai kendala. Kendala itu antara lain biaya untuk memperluas landasan pacu Bandar Udara Dewadaru. Perluasan bandara ini membutuhkan lahan seluas 4 hektar dengan harga tanah Rp 75.000 per meter persegi.

Selain itu, hingga kini transportasi udara ke Karimunjawa melalui Bandara Ahmad Yani Semarang seakan lumpuh karena tidak ada jadwal penerbangan tetap sehingga transportasi laut lebih dominan. (sup)

Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dipertanyakan kalangan DPRD Jateng dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karimunjawa, menyusul maraknya jual beli pulau di Karimunjawa. Bahkan, Pulau Menyawakan, Pulau Menjangan Besar, dan Menjangan Kecil telah dijual warga setempat kepada orang luar Karimunjawa.Pengalihan kepemilikan pulau tersebut dilakukan penduduk setempat yang memiliki sertifikat tanah, setelah mendapat tawaran dari pengusaha, pejabat, atau orang asing yang datang ke pulau itu. Kepulauan Karimunjawa memiliki 27 pulau yang termasuk dalam wilayah tiga desa dengan 10 dukuh yang luasnya 107.225 hektar, dengan daratan 7.120 ha. Dari 27 pulau itu, lima berpenghuni, yaitu Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, Pulau Nyamuk, dan Pulau Genting.

Informasi penjualan pulau ini diperoleh Komisi B DPRD Jateng, ketika berkunjung di Pulau Karimunjawa tanggal 28-31 Juli 2001. “Penjualan itu diakui beberapa warga setempat, bahkan ada pulau yang kini dikelola orang asing. Masalahnya, status kepemilikan tanah di pulau itu, tidak jelas, terutama orang asing apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak,” ujar Drs Sutoyo Abadi, Anggota Komisi B DPRD Jateng, Jumat (3/8).

Pulau Menyawakan misalnya, sebagian tanahnya diduga telah menjadi hak milik Soren Lax (warga Swedia) yang beristri orang Indonesia. “Berita tentang status Soren Lax, sampai saat ini masih simpang-siur. Tetapi pulau tersebut dikelola secara profesional oleh Soren Lax menjadi Kura-kura Resort,” jelas Sutoyo.

Kura-kura Resort di Pulau Menyawakan yang dikunjungi DPRD Jateng, kini merupakan pusat wisata yang memiliki 15 bungalow, dilengkapi restoran, alat penyelam, speed boat, kapal kayu dan kapal besar empat buah. Pulau Menyawakan yang luasnya 21 hektar sebagian besar dimiliki Lax sejak tahun 1997, dan sisanya 73.400 meter2 menurut informasi milik H Benny yang kini ditawarkan dengan harga Rp 15.000/m2.

Sedangkan di Pulau Menjangan Besar yang luasnya 56 hektar, sebagian besar masih semak belukar dan pohon kelapa. Menurut informasi warga Karimunjawa, pulau itu milik Budi Santosa dan Acong dari PT Rajabesi Semarang. Demikian juga Pulau Menjangan Kecil yang luasnya 46 hektar, menurut keterangan penduduk telah menjadi milik pengusaha Fuji Film dari Jakarta, sejak tahun 1990.

Arif Rahman, warga Desa Karimunjawa, sepengetahuannya Pulau Menyawakan dijual oleh Haji Thoha kepada Mr Lax. “Sedangkan Pulau Menjangan besar juga milik orang Karimun yang dijual kepada pengusaha di Semarang. Pulau Menjangan Kecil dulu milik H Alimun, dan kini dijual kepada pengusaha Semarang Arif Prawiro,” ujar Arif.

Melihat fenomena tersebut, Sutoyo mengimbau pemerintah setempat mengontrol pengalihan pulau di Karimunjawa, terutama pengusaha yang menguasai tanah di sana harus jelas status kewargaan dan pemilikannya, serta disertai ketentuan dan persyaratan yang jelas termasuk batas waktunya.

Masyarakat dimanfaatkan

Konsorsium Karimunjawa yang terdiri dari sejumlah LSM di Jateng dan DIY, menyatakan pulau di Karimunjawa dibeli cukong, broker, pengusaha, pejabat dan orang asing dari warga setempat.

“Banyak masyarakat yang bermaksud membuat sertifikat tanah, dengan bukti kepemilikan yang sah, tetapi bukti itu justru dimanfaatkan oknum pemerintah mengalihkan kepemilikan tanah. Penduduk kemudian digiring menjual tanah kepada pengusaha,” jelas Fatkhur Rahman, Koordinator Konsorsium Karimunjawa.

Menurut Fatkhur pengalihan kepemilikan tanah dari penduduk lokal Karimunjawa kepada cukong, broker, sangat mudah terjadi karena adanya kolusi antara oknum pemerintah dengan calon pembeli.

Ketua LSM Akar Karimunjawa Datang Abdurrohim mempertanyakan kepemilikan pulau di Karimunjawa, apalagi beberapa pulau sudah dibeli sejak beberapa tahun tetapi tak ada tanda untuk dikembangkan.

“Kalau memang Karimunjawa akan dikembangan sebagai tempat wisata, kenapa belum mulai? Mereka membeli tanah seluas-luasnya, tetapi dibiarkan pasif,” ujar Datang warga Karimunjawa.

Sumber : http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0108/04/JATENG/pula20.htm

Ngabuburit sendirian di depan kos (haLah, kayak puasa aja…!!!), untung seharian udah ngotal-atik gitar jadi pas buat ngGenjreng2 ga jelas. Tapi tetep Boring juga. Mau makan, malu. Udah gede ga puasa. Trus nGapain Coba..NgeGodain Cewe..!!?? Takut ma Beruangnya..!!!

SuddenLy…

Ricky “JekuLO” dateng…Mbrummm…

Diajak dech..buka bareng TIMnya di WATOO…

Gratis Lagi…Thx ya Prend…

Niy Foto-fotonya…

“..Courtesy : Arifah “Jekulo”

…Dia memang mengerti saya…